Hadapi Puncak Kemarau, Polres Taliabu Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

JAZIRAHNUSANTARA – Menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak musim kemarau, Kepolisian Resor (Polres) Pulau Taliabu memperkuat kesiapsiagaan personel sekaligus membangun koordinasi lintas instansi untuk mempercepat pencegahan dan penanganan kebakaran.

Kesiapsiagaan itu ditandai dengan apel siaga karhutla yang digelar di lapangan apel Polres Pulau Taliabu, Selasa (11/08/2026). Apel dipimpin Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sinar Syamsu, yang mewakili Kapolres Pulau Taliabu Adnan Wahyu Kashogi.

Apel tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga unsur kehutanan dan lingkungan hidup.

Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sinar Syamsu mengatakan apel siaga bukan sekadar kegiatan pemeriksaan kesiapan personel dan peralatan, tetapi menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur memiliki pola kerja yang sama dalam menghadapi potensi karhutla.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan respons yang cepat dan terpadu karena kebakaran dapat meluas apabila tidak segera ditangani sejak munculnya titik api.

“Apel ini tidak sekadar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral,” kata Sinar saat membacakan amanat Kapolda Maluku Utara.

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Maluku Utara telah memasuki periode musim kemarau sejak Juni hingga Juli 2026. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena musim kemarau dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, terutama di kawasan hutan, perkebunan, lahan pertanian maupun wilayah yang memiliki riwayat kebakaran.

Karena itu, langkah pencegahan dinilai harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi.

Sinar menekankan pentingnya pendekatan preventif dan preemtif melalui sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang berpotensi menimbulkan kebakaran tidak terkendali.

“Bangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Selain edukasi, aparat bersama instansi terkait diminta melakukan pemetaan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap wilayah yang memiliki potensi rawan karhutla.

Informasi mengenai titik-titik rawan tersebut, kata Sinar, harus menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi, pola patroli, hingga penempatan kekuatan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Deteksi dini juga menjadi salah satu strategi utama. Patroli terpadu harus ditingkatkan untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat diketahui sedini mungkin sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api berkembang dan meluas.

“Apabila ditemukan titik api atau indikasi terjadinya kebakaran, segera lakukan tindakan cepat agar api tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.

Dalam apel siaga tersebut, kekuatan personel tidak hanya berasal dari Polres Pulau Taliabu. Sejumlah unsur dikerahkan untuk memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara bersama-sama.

Peserta apel terdiri atas personel Polres Pulau Taliabu, satu peleton Koramil Bobong 1510/02, satu peleton Kompi 4 Yon C Pelopor Sat Brimob, satu peleton Bhabinkamtibmas, satu peleton personel Damkar, satu peleton Satpol PP, serta satu peleton personel BPBD.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kepala UPTD Kehutanan Kabupaten Pulau Taliabu Salim Ode Hefi, Kepala BPBD Rasyd La Baini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Qomar Arief Madi, serta perwakilan Danramil Bobong 1510/02 Serma Rizal.

Kesiapsiagaan juga diperkuat dengan pengerahan kendaraan operasional. Polres Pulau Taliabu menyiagakan empat mobil patroli, dua sepeda motor patroli lalu lintas dan lima sepeda motor Bhabinkamtibmas.

Koramil Bobong menyiagakan satu mobil patroli dan lima sepeda motor patroli. Sementara BPBD menyiagakan satu mobil, Damkar dua mobil, serta Brimob empat sepeda motor patroli.

Kekuatan tersebut dipersiapkan untuk mendukung mobilisasi personel dan mempercepat respons apabila ditemukan titik api maupun laporan kebakaran.

Sinar menegaskan, pencegahan dan penanggulangan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat keamanan atau pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat.

“Perkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral antara TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat,” katanya.

Setiap unsur, lanjut dia, harus memahami tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing agar penanganan karhutla berjalan cepat, efektif dan terpadu.

Selain kesiapan personel, kondisi sarana dan prasarana juga harus dipastikan optimal. Pengecekan, pemeliharaan, serta uji kesiapan peralatan diminta dilakukan secara berkala agar seluruh kekuatan dapat digerakkan sewaktu-waktu.

Dalam pelaksanaan tugas, personel juga diminta mengedepankan sikap profesional, responsif dan humanis dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas, masyarakat, serta kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, aspek penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Aparat diminta mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pihak yang dengan sengaja maupun akibat kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga mengatakan, kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan potensi karhutla selama periode kemarau dapat ditekan sejak dini. Dengan dukungan personel, kendaraan operasional dan koordinasi lintas instansi, respons terhadap potensi kebakaran diharapkan tidak berhenti pada penanganan setelah api muncul, tetapi dimulai dari pencegahan dan deteksi dini di lapangan. (red)