Pemkab Pulau Taliabu Perkuat Akurasi Data Bansos, Operator SIKS-NG Dibekali Bimtek dan Sosialisasi
JAZIRAHNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Sosial menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi operator dari seluruh desa di Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Selasa (28/07/2026) itu bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data kesejahteraan sosial agar semakin akurat, terpadu, dan tepat sasaran dalam mendukung berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Mewakili Bupati Pulau Taliabu dalam sambutannya, Asisten I Sukri Lasanya mengatakan penguatan kapasitas operator SIKS-NG merupakan langkah strategis untuk memastikan data kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Operator SIKS-NG memiliki peran yang sangat strategis. Mereka bukan sekadar menginput data, tetapi menjadi garda terdepan dalam melakukan pendataan, verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data masyarakat sehingga seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Sukri.
Menurutnya, kualitas data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kompetensi operator agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan dan mekanisme pengelolaan SIKS-NG.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data kesejahteraan sosial juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pulau Taliabu. Saat ini, dari total 68.066 penduduk, sebanyak 65.192 jiwa atau 95,78 persen telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan 44.377 jiwa berstatus aktif.
Meski demikian, lanjutnya, pemerintah daerah masih perlu menambah sekitar 1.513 peserta terdaftar dan meningkatkan jumlah peserta aktif sebanyak 10.076 jiwa agar target UHC Prioritas dapat tercapai.
Sukri juga mengingatkan para kepala desa agar tidak mengganti operator SIKS-NG yang telah mengikuti pelatihan secara sepihak. Menurutnya, keberlanjutan operator sangat penting agar proses pembaruan data rutin setiap bulan tidak mengalami keterlambatan.
“Insentif operator juga harus menjadi perhatian pemerintah desa dan dipastikan telah dianggarkan dalam APBDes sehingga mereka dapat bekerja secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu Kuraisia Marsaoly mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.
Menurut Kuraisia, selain mendapatkan materi mengenai pengelolaan SIKS-NG, seluruh peserta juga memperoleh pembekalan terkait penggunaan aplikasi PASTI JKN dari BPJS Kesehatan untuk mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
“Kami berharap seluruh operator semakin memahami mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang berkualitas akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial secara tepat sasaran,” ujar Kuraisia.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem data kesejahteraan sosial yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui bimtek tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly berharap seluruh operator SIKS-NG mampu menghasilkan data sosial yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sehingga setiap kebijakan dan program perlindungan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pantauan media ini, Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pulau Taliabu Sukri Lasanya, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Kuraisia Marsaoly, Perwakilan Kejaksaan Negeri Taliabu, perwakilan Kementerian Sosial melalui Sentra Nipotowe Palu, pimpinan OPD terkait, kepala desa, serta operator SIKS-NG se-Kabupaten Pulau Taliabu.(red)
