Pimpin Rapim Pengendalian Program 2026, Menteri Wihaji Tekankan Sinergi Kinerja dan Publikasi
JAZIRAHNUSANTARA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Ka BKKBN) RI, Dr. H. Wihaji, memimpin langsung Rapat Pimpinan (Rapim) Pengendalian Program dan Anggaran Tahun 2026, Selasa (21/7/2026).
Dalam arahannya, Menteri Wihaji menekankan pentingnya publikasi program-program prioritas agar manfaatnya dirasakan dan diketahui langsung oleh masyarakat.
“Program yang semestinya bagus, akan tetapi rakyat pada umumnya tidak tahu, maka program tersebut belum bisa dikatakan bagus. Untuk itu penyampaian semua program-program prioritas kepada masyarakat itu penting. Kegiatan yang bersifat internal itu tidak begitu penting untuk dipublikasikan, karena internal itu kan hanya di lingkungan kita sendiri,” ujar Wihaji.
“Kerja dengan hati, kerja dengan ikhlas itu penting, tapi harus dibarengi dengan publikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri Wihaji menyoroti program prioritas Presiden RI yakni pendirian Sekolah Rakyat di seluruh pelosok Indonesia. Ia meminta jajaran Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) untuk segera mengintegrasikan program-program kependudukan ke dalam Sekolah Rakyat tersebut.
“Salah satu program Presiden RI adalah mendirikan Sekolah Rakyat di seluruh pelosok Indonesia, ini program yang sangat penting. Untuk itu kepada Deputi Dalduk dan Deputi KS, segera koordinasikan untuk menghidupkan program Sekolah Kependudukan, Generasi Berencana (GenRe), maupun Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) untuk masuk di Sekolah Rakyat tersebut,” pintanya.
Menteri juga menyinggung optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B dan penurunan stunting.
“Tim Pendamping Keluarga (TPK) kita yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 128.000, sementara jumlah penerima manfaat MBG 3B sebanyak 9 Juta. Setiap hari TPK bergerak, maka Insya Allah Keluarga Risiko Stunting (KRS) sekian persen bisa terbantukan,” lanjut Wihaji.
Terkait distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) yang dihibahkan ke Kabupaten/Kota, Menteri Wihaji menginstruksikan agar dilakukan pengawasan ketat untuk menghindari penumpukan stok di gudang daerah.
Di tempat terpisah, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, bersama para Ketua Tim Kerja mengikuti jalannya Rapim secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara di Sofifi. (red)
