Disdikbud Taliabu Siapkan Satgas Sekolah Aman, Bupati Sashabila: Sekolah Harus Ramah Anak
JAZIRAHNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai memperkuat langkah pencegahan terhadap perundungan, kekerasan, hingga tindakan tidak bermoral di lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang disiapkan yakni pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Aman dan Nyaman sesuai arahan Kementerian Pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, Damruddin Rahman, mengatakan pihaknya berharap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan tidak kembali terulang di masa mendatang.
Menurut Damruddin, apabila masih ditemukan persoalan di tingkat sekolah, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dinas untuk segera dikomunikasikan dan ditindaklanjuti secara serius.
“Karena itu kita berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Kalaupun ada persoalan di tingkat satuan pendidikan, itu menjadi tanggung jawab kami di dinas untuk mengomunikasikan dan mencari langkah penyelesaiannya,” ujar Damruddin Rahman, Senin (18/05/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mendorong seluruh pemerintah daerah membentuk Satgas Sekolah Aman dan Nyaman, termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu.
“Program kementerian saat ini adalah pembentukan Satgas Sekolah Aman dan Nyaman. Dokumen pembentukan satgas itu ditargetkan sudah terbentuk sebelum 2027,” katanya.
Damruddin menambahkan, satgas tersebut nantinya diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan melibatkan Dinas Pendidikan, organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai stakeholder terkait lainnya.
Menurutnya, keberadaan satgas sangat penting untuk memastikan sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun pelanggaran lainnya.
Sementara itu, sebelumnya Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus, menegaskan pemerintah daerah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang merugikan dunia pendidikan, termasuk kekerasan, perundungan, pelecehan, maupun tindakan tidak bermoral yang dilakukan oknum tenaga pendidik.
Sashabila mengatakan sejumlah kasus yang muncul belakangan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan.
“Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini menunjukkan masih adanya praktik lama yang dilakukan karena ketidakpahaman terhadap konsekuensi hukum. Karena itu kami melalui inspektorat mengambil langkah serius untuk menelaah sanksi administratif terhadap oknum yang melakukan hal-hal tersebut,” tegas Sashabila.
Ia juga menegaskan tidak membuka ruang terhadap segala bentuk pelanggaran di lingkungan pendidikan pada masa kepemimpinannya.
“Untuk saya, tidak ada toleransi. Yang sudah pernah melakukan dan tidak mau membongkar silakan, yang penting jangan dilakukan lagi di era saya. Saya tidak membuka ruang untuk perundungan, kekerasan, pelecehan, maupun tindakan imoral,” katanya.
Menurut Sashabila, tenaga pendidik memiliki peran penting dalam menciptakan sekolah sebagai rumah kedua yang aman bagi anak-anak.
“Kami bergantung kepada para tenaga pendidik untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak dan memastikan sekolah menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman,” pungkasnya. (red)
