Pemda Taliabu Perkuat Data dan Akses KUR untuk Sejahterakan Nelayan
JAZIRAHNUSANTARA – Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, menggelar sosialisasi program transformasi nelayan yang menitikberatkan pada validasi data, penguatan kelembagaan, serta akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jumat (24/04/2026) di Aula Kantor Desa Wayo.
Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan nelayan melalui kemudahan akses permodalan, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus, menegaskan bahwa pembenahan basis data nelayan menjadi fondasi utama dalam transformasi sektor perikanan di daerahnya.
“Dengan data yang tervalidasi secara akurat, pemerintah daerah dapat memastikan seluruh skema bantuan dan kebijakan ke depan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Bupati, data yang kuat akan membuka akses yang lebih luas bagi nelayan, terutama dalam memperoleh pembiayaan yang selama ini kerap menjadi kendala utama pelaku usaha perikanan skala kecil.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong nelayan untuk berhimpun dalam koperasi maupun kelompok usaha bersama. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan posisi tawar nelayan di pasar serta menciptakan efisiensi usaha secara kolektif.
“Penguatan kelembagaan akan memperkuat daya saing nelayan sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui skema KUR berbunga rendah yang turut disosialisasikan, nelayan kini memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi, baik di sektor penangkapan maupun budidaya, tanpa terbebani bunga tinggi.
Bupati menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan pro-rakyat, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga penyediaan akses permodalan yang inklusif bagi masyarakat pesisir.
“Tujuan akhirnya adalah nelayan Taliabu bisa naik kelas—tidak sekadar bertahan, tetapi berkembang dan mandiri di tengah tantangan zaman,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulau Taliabu, Ismail Tiu, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola sektor perikanan dari hulu hingga hilir.
Ia menjelaskan, validasi data menjadi kunci untuk mengintegrasikan berbagai program bantuan, termasuk KUR, agar tidak lagi tumpang tindih dan benar-benar menyasar nelayan yang aktif dan produktif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap nelayan yang berhak benar-benar terdata dengan baik. Dari situ, akses ke pembiayaan, bantuan alat tangkap, hingga program pemberdayaan bisa lebih efektif dan terukur,” jelas Ismail.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir nelayan agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mulai mengembangkan usaha secara mandiri dan berorientasi pasar.
“Transformasi ini bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana nelayan bisa membangun usaha yang berkelanjutan. KUR menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong itu,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat nelayan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Taliabu.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah optimistis transformasi nelayan di Taliabu bukan sekadar wacana, melainkan proses nyata menuju masa depan ekonomi pesisir yang lebih inklusif dan berdaya saing. (red)
