Bupati Taliabu Tinjau Kebun Warga, Respons Keluhan Akses KUR Petani
JAZIRAHNUSANTARA – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus, turun langsung meninjau perkebunan milik Kelompok Tani Pandan Wangi di Desa Kilong, Jumat (24/04/2026), sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia.
Kunjungan tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petani, khususnya dalam proses pengajuan pinjaman KUR yang selama ini dinilai menjadi hambatan utama peningkatan produksi pertanian di daerah itu.
Dalam peninjauan, Bupati Sashabila menemukan adanya persoalan komunikasi serta minimnya edukasi teknis kepada petani terkait prosedur pengajuan pinjaman dan pemahaman terhadap risiko keuangan.
“Petani kita belum mendapatkan edukasi yang cukup mengenai risiko, baik skala rendah maupun menengah. Kesalahan pengajuan yang terjadi seringkali bukan karena kesalahan masyarakat, tapi karena ketidaktahuan informasi,” ujar Sashabila di lokasi.
Ia menegaskan, kendala tersebut bukan semata karena ketidakmampuan petani, melainkan kurangnya sosialisasi mendalam dari pihak perbankan yang berdampak pada kesalahan administratif hingga penolakan pengajuan.
Sebagai langkah solusi, Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pertemuan antara petani dan pihak perbankan di balai desa, sekaligus melibatkan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara secara daring untuk memperkuat koordinasi.
Pemda juga berencana mengundang pihak BRI guna memberikan penjelasan rinci terkait syarat, mekanisme, hingga alasan penolakan berkas pengajuan KUR.
“Pertemuan akan dikunci khusus membahas KUR pertanian agar petani dapat berkonsultasi secara mendalam tanpa distraksi topik lain,” jelasnya.
Selain itu, Bupati menginstruksikan Dinas Pertanian untuk memastikan setiap petani memiliki skala usaha yang layak dan manajemen produksi yang baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar secara mandiri tanpa bergantung pada Dana Desa.
Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik berbeda, sehingga intervensi pemerintah harus tepat sasaran dan tidak membebani anggaran desa untuk program berskala nasional.
Pemda melalui dinas terkait juga akan melakukan pendampingan dalam proses verifikasi agar profil risiko petani menjadi lebih bankable atau layak mendapatkan pembiayaan.
“Kami ingin memastikan produksi kita maksimal. Kita akan dorong berbagai skema pendanaan, baik melalui perbaikan tata kelola mandiri maupun kerja sama dengan penyedia pangan di tingkat provinsi,” tandasnya. (red)
