Yayasan ATR Dorong Pemda Hadirkan Lab Kesda Di Taliabu
JAZIRAHNUSANTARA – Suratman Bahrudin, pengurus Yayasan Alam Taliabu Raya (ATR), mendorong pemerintah daerah segera mengadakan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lab Kesda) guna menunjang kelancaran program nasional, khususnya operasional dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan terus bertambah di Pulau Taliabu.
Menurut Suratman, keberadaan Lab Kesda sangat penting agar proses pengujian sampel makanan dan air baku dapat dilakukan secara cepat dan mandiri di daerah, tanpa harus bergantung pada fasilitas di luar wilayah.
“Untuk mendukung kegiatan program nasional, pemerintah daerah sebaiknya segera mengadakan Lab Kesda, karena ke depan masih banyak dapur yang akan beroperasi,” ujarnya, Minggu )05/04/2026) saat dihubungi media ini.
Ia juga menegaskan bahwa penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukan hanya berlaku bagi dapur MBG, tetapi juga menjadi kewajiban bagi berbagai jenis usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
“SLHS itu bukan hanya untuk dapur MBG. Dalam aturan, ada beberapa jenis usaha yang memang wajib menerapkan standar tersebut,” tambah, Suratman Bahrudin yang juga salah satu anggota DPRD Taliabu.
Sementara itu, Pengelola SPPG Onemay, Basri Deba, menjelaskan bahwa saat ini operasional dapur masih menunggu proses uji laboratorium dari Dinas Kesehatan, khususnya untuk sampel air dan bahan makanan.
“Untuk SPPG Onemay, uji lapangan air dan bahan makanan sudah dilakukan oleh Dinkes, tinggal menunggu alatnya. Setelah itu, operasional bisa kembali normal karena SLHS dikeluarkan oleh Dinkes,” jelas Basri.
Ia menambahkan, dapur SPPG Onemay sebenarnya telah melalui tahapan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebanyak dua kali.
“Kami sudah dua kali IKL dari Dinkes, terakhir pada 28 Januari. Tinggal uji lab air yang memang membutuhkan alat khusus, sementara Dinkes masih dalam proses menyiapkan alat tersebut,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, pihak Yayasan Alam Taliabu Raya berharap pemerintah daerah Taliabu dapat mempercepat penyediaan fasilitas laboratorium agar proses pemenuhan standar kesehatan bisa segera terpenuhi dan kegiatan pelayanan masyarakat kembali berjalan optimal. (red)
