Wabup La Ode Yasir Serahkan Dokumen Perjanjian Kerja kepada 1.209 PPPK Paruh Waktu
JAZIRAHNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu secara resmi menyerahkan dokumen perjanjian kerja kepada 1.209 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, di halaman Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, La Ode Yasir menegaskan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu harus mengedepankan kedisiplinan, mematuhi ketentuan penempatan kerja, serta menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Penegasan tersebut sekaligus menindaklanjuti tiga arahan utama Bupati Pulau Taliabu yang sebelumnya disampaikan pada 25 September 2026.
Ia mengingatkan bahwa status sebagai pegawai paruh waktu tidak mengurangi kewajiban maupun tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Status sebagai PPPK Paruh Waktu bukan alasan untuk mengabaikan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. Setiap pegawai wajib menaati ketentuan jam kerja, hadir dan melaksanakan tugas sesuai aturan, menjaga etika, serta menunjukkan loyalitas terhadap tugas yang diberikan,” tegas La Ode Yasir.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga benar-benar hadir, bekerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait penempatan, Wabup menegaskan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu wajib menjalankan tugas sesuai unit kerja yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan dokumen perjanjian kerja masing-masing.
Bagi pegawai yang sementara bertugas berdasarkan surat perintah tugas, penugasan tersebut hanya berlaku paling lama enam bulan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk penempatan definitif. Perubahan penempatan harus mengikuti mekanisme yang berlaku serta memperoleh persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu.
Karena itu, La Ode Yasir meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan setiap pegawai bekerja sesuai dokumen kepegawaian yang sah.
Ia juga menjelaskan bahwa masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu berlaku selama satu tahun, terhitung sejak 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Selama periode tersebut, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan pegawai, melainkan untuk memastikan setiap pegawai benar-benar melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Wabup turut mengingatkan para pimpinan unit kerja agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai secara objektif.
Di akhir sambutannya, La Ode Yasir menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga tata kelola kepegawaian yang tertib, adil, dan transparan. Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh kebijakan kepegawaian berjalan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda tanpa dasar yang jelas, serta tidak boleh ada pegawai yang mengabaikan tanggung jawabnya. Mari jalankan amanah ini dengan penuh kesadaran dan komitmen,” pungkasnya. (red)
