Karhutla Taliabu Bakar 143 Hektare dan 10.000 Lebih Tanaman Produktif, Bupati Sashabila Kerahkan Petugas dan ASN

JAZIRAHNUSANTARA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, telah melalap sekitar 143 hektare lahan dan menghanguskan lebih dari 10.000 tanaman produktif milik warga. Untuk mempercepat penanganan kebakaran yang masih meluas di sejumlah wilayah, pemerintah daerah mengerahkan ratusan aparatur sipil negara (ASN) bersama personel gabungan.

Hal itu disampaikan Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, saat dikonfirmasi awak media terkait perkembangan terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulau Taliabu, Ahad (11/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengaktifkan enam posko penanganan karhutla dengan melibatkan personel pemadam kebakaran, Satpol PP, TNI, Polri, Brimob, serta ratusan aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.

“Posko sudah terdiri dari enam posko. Sejauh ini sudah lebih dari 100 petugas gabungan, belum termasuk ASN yang juga kami kerahkan hingga ratusan orang,” kata Sashabila.

Menurut dia, keterlibatan personel tidak hanya difokuskan pada pemadaman api, tetapi juga mendukung pelayanan di lapangan, termasuk dapur umum, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Enam posko penanganan karhutla berada di Salati, Nggele, Lede, Todoli, Tikong, dan Buambono, dengan posko utama di Bobong. Pemerintah daerah juga menyiagakan unsur Satpol PP dan BPBD untuk mendukung koordinasi penanganan kebakaran.

Selain itu, terdapat tujuh posko kesehatan yang berlokasi di Salati, Nggele, Balohang, Todoli, Ufung, Padang (Salome), dan Buambono. Seluruh posko tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah.

Sashabila menyebutkan, berdasarkan pendataan terakhir hingga malam sebelumnya, jumlah pohon yang terbakar telah melampaui 10.000. Namun, angka tersebut belum mencakup kerusakan di sejumlah titik kebakaran yang masih dalam proses pendataan, terutama di Todoli, Lise, dan Tikong.

Adapun luas lahan terdampak yang telah tercatat mencapai sekitar 143 hektare. Pemerintah daerah belum dapat memastikan penambahan luas lahan terbakar maupun jumlah tanaman yang rusak karena kebakaran masih terjadi di beberapa lokasi.

“Untuk Todoli dan Lise, kami belum bisa menghitung jumlah tanaman yang terbakar. Data kerugian juga masih terus kami perbarui,” ujarnya.

Bupati mengatakan, kondisi cuaca kering dan angin menjadi tantangan dalam upaya pengendalian api. Pemerintah daerah khawatir kebakaran yang semula terjadi di kawasan perkebunan merambat lebih jauh ke dalam kawasan hutan.

Karena itu, ia meminta masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga. Warga juga diminta mengamankan dokumen penting dan mendata kerugian yang dialami agar dapat dicatat secara resmi oleh pemerintah daerah.

Selain kondisi cuaca, jarak titik api dari posko menjadi kendala tersendiri bagi petugas. Sashabila menjelaskan, sejumlah titik kebakaran berjarak sekitar lima kilometer dari posko, dengan akses yang sulit ditempuh menggunakan kendaraan biasa.

Untuk menjangkau lokasi, petugas harus berjalan kaki selama satu hingga dua jam sambil membawa jeriken air, peralatan, dan logistik.

“Saya baru saja mengarahkan Kepala Pelaksana untuk mencari warga yang memiliki motor trail agar bisa membantu mengangkut petugas dan logistik dari posko menuju titik kebakaran,” kata Sashabila.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat mobilisasi personel dan kebutuhan pemadaman ke lokasi yang sulit dijangkau.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk meminta dukungan penanganan. Sashabila mengatakan, Gubernur Maluku Utara telah mengomunikasikan kebutuhan bantuan kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan dukungan pemadaman melalui udara.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian api, terutama apabila kebakaran semakin meluas dan sulit dijangkau melalui jalur darat.

Di sisi pembiayaan, Sashabila menjelaskan, penanganan karhutla menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) karena pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana.

Namun, ia menegaskan penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara hati-hati mengingat BTT merupakan pos anggaran yang sensitif dan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

“Kami banyak berkonsultasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh anggaran yang dikeluarkan dari BTT sesuai peruntukannya dan tidak ada penyelewengan,” ujarnya.

Ia mengaku memantau secara ketat pengeluaran anggaran, termasuk memastikan belanja yang dilakukan sesuai kebutuhan yang dilaporkan oleh tim satuan tugas dan kondisi masyarakat di lapangan.

Menurut Sashabila, keterbatasan anggaran menjadi perhatian pemerintah daerah karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung panjang. Oleh sebab itu, pengadaan barang diprioritaskan pada kebutuhan yang dapat digunakan kembali untuk penanganan bencana maupun menghadapi kondisi kekeringan setelah status tanggap darurat berakhir.

Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memperkuat koordinasi, dukungan personel, pelayanan kesehatan, serta distribusi logistik di tengah kebakaran yang masih berlangsung.

Sashabila juga meminta dukungan masyarakat dan media untuk menyebarluaskan informasi terkait perkembangan karhutla agar upaya penanganan dapat berjalan lebih efektif dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas. (red)