Pemkot Ternate Seriusi Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penduduk Miskin

Paripurna-DPRD-Penyampaikan-Laporan-Keterangan-Pertanggungjawaban-tahun-anggaran-2025-2-scaled.jpgParipurna DPRD Penyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 .jpg

 

TERNATE – Peningkatan tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin pada tahun 2025, menjadi perhatian serius pemerintah kota (Pemkot) ternate

Tingkat pengangguran terbuka Kota Ternate tercatat sebesar 6,92 persen, meningkat dari 6,42 persen pada tahun sebelumnya.  Sementara persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen

Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 ke DPRD Kota Ternate, pada Rabu (4/3/2026), mengatakan, ada dua indikator strategis yang mengalami peningkatan pada tahun 2025, yaitu tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin. Menurutnya, perkembangan ini menjadi perhatian bersama dan perlu dipahami secara komprehensif serta kontekstual.  “ Peningkatan tingkat pengangguran antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya angkatan kerja baru, khususnya lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang terus meningkat setiap tahun,” katanya

Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 8,85 persen pada tahun 2024 menjadi 6,50 persen pada tahun 2025 turut memengaruhi kapasitas dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja. Dinamika ini tidak hanya dipengaruhi faktor internal daerah, tetapi juga perkembangan ekonomi nasional dan global yang berdampak pada aktivitas investasi dan ekspansi usaha

Sementara, berkaitan dengan kenaikan angka kemiskinan menjadi 3,34 persen, kata Wali Kota, secara struktural tingkat kemiskinan Kota Ternate masih berada pada kategori rendah dan relatif terkendali. Kenaikan yang terjadi cenderung bersifat fluktuatif dan sensitif terhadap perubahan garis kemiskinan, dinamika inflasi komoditas tertentu, serta pergeseran kelompok masyarakat rentan yang berada di sekitar ambang batas kemiskinan.  “ Kami meyakini bahwa isu pengangguran dan kemiskinan merupakan agenda strategis daerah yang memerlukan sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, baik dalam fungsi penganggaran maupun pengawasan,” terangnya.

Wali Kota mengajak DPRD Kota Ternate untuk bersama-sama memastikan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan semakin fokus pada penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, serta percepatan penurunan kemiskinan.  “ Dengan kolaborasi yang solid, kebijakan yang terarah, dan komitmen bersama dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, kami optimistis tren peningkatan ini dapat dikendalikan dan secara bertahap dibalik menjadi penurunan yang signifikan pada tahun-tahun mendatang,” tandasnya.

LKPJ ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im yang dihadiri Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Kota Ternate, pimpinan OPD, Camat dan Lurah.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup