Kunjungi Tidore, Sesmendukbangga Dorong PKB dan PLKB Kawal Bonus Demografi Nasional
JAZIRAHNUSANTARA – Pemerintah pusat terus memperkuat strategi pengelolaan bonus demografi sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dinilai memegang peran krusial sebagai ujung tombak pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk di tingkat akar rumput.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN RI, Prof. Budi Setiyono, saat melakukan kunjungan kerja pembinaan dan peninjauan terhadap PKB dan PLKB di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Ahad 14 Juni 2026 kemarin.
Dalam kunjungan tersebut, Prof. Budi didampingi Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara Ansar Djainahu, Plt. Kepala Biro SDM Kemendukbangga/BKKBN Mayang Mariana, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Taher Usman, serta Kepala DPPKBP3A Kota Tidore Kepulauan H. Hasby Marsaoly.
Di hadapan para penyuluh, Prof. Budi mengungkapkan bahwa Kemendukbangga mendapat mandat strategis dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pengelolaan bonus demografi agar benar-benar menjadi modal pembangunan nasional.
Menurutnya, bonus demografi merupakan momentum langka ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif. Jika dikelola secara tepat, kondisi tersebut dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi kekuatan dalam mengakselerasi pembangunan dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Prof. Budi.
Ia menjelaskan, transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan penguatan mandat negara dalam menangani isu kependudukan dan pembangunan keluarga secara lebih komprehensif.
Karena itu, PKB dan PLKB dituntut tidak hanya menjalankan program keluarga berencana, tetapi juga memahami berbagai dinamika kependudukan, mulai dari persoalan stunting, kualitas sumber daya manusia, hingga tantangan bonus demografi di masa depan.
“PKB dan PLKB harus menguasai setiap persoalan kependudukan. Mereka harus mampu menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan keluarga di lapangan,” tegasnya.
Prof. Budi menilai, keberadaan PKB dan PLKB selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Tanpa peran mereka, tekanan demografis yang dihadapi Indonesia diperkirakan akan jauh lebih besar.
“PKB dan PLKB merupakan ujung tombak dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Peran mereka sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan para penyuluh dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai tantangan dan peluang bonus demografi. Pemahaman yang baik, menurutnya, akan mendorong keluarga Indonesia untuk lebih siap menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi, pemerintah juga tengah memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang memuat berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia secara terintegrasi.
“Kita harus mampu menyelesaikan berbagai tantangan untuk mencapai bonus demografi yang berkualitas. Karena itu diperlukan tata kelola pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkas Prof. Budi.
Kunjungan kerja di Tidore Kepulauan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pengelolaan bonus demografi tidak dapat dilakukan hanya dari pusat, melainkan membutuhkan penguatan peran para penyuluh di daerah sebagai garda terdepan dalam mendampingi keluarga Indonesia menuju generasi yang berkualitas dan produktif. (red)
