Turun ke Daerah, Sesmendukbangga Dengarkan Keluhan Penyuluh KB di Tidore
JAZIRAHNUSANTARA – Di tengah berbagai tantangan pelaksanaan program pembangunan keluarga dan kependudukan di daerah, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN RI, Prof. Budi Setiyono, memilih turun langsung ke lapangan untuk mendengar suara para petugas di garda terdepan.
Kunjungan ke Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tidore, Minggu (14/6/2026), menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program keluarga berencana di masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Prof. Budi didampingi Plt Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara Ansar Djainahu, Plt Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendukbangga/BKKBN Mayang Mariana, Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Taher Usman, serta Kepala DPPKBP3A Kota Tidore Kepulauan Hasby Marsaoly.
Dialog berlangsung terbuka. Para PKB dan PLKB menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari implementasi program prioritas Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B yang membutuhkan dukungan lintas sektor.
Bagi Prof. Budi, suara para petugas lapangan merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Saya hadir di Tidore untuk berbagi rasa dan memahami kondisi yang dirasakan oleh rekan-rekan di lapangan, sehingga kami dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang baik tidak lahir dari ruang birokrasi semata, melainkan dari pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dan para pelaksana program di tingkat bawah.
“Kita sebagai kementerian harus mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang akan datang. Karena itu, kita perlu memahami persoalan-persoalan yang paling mendasar. Kebijakan pada hakikatnya dibuat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tingkat bawah, bukan hanya yang tampak di permukaan,” kata Prof. Budi.
Ia menegaskan, agenda dialog dan kunjungan ke berbagai daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat membangun kebijakan yang berbasis fakta lapangan. Aspirasi dari para PKB dan PLKB akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan strategi untuk memperkuat program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara nasional.
Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan program kependudukan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mendengarkan dan merespons kebutuhan para petugas yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. (red)
