Prof. Budi Setiyono Ajak Daerah Maksimalkan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045
JAZIRAHNUSANTARA – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, memaparkan strategi pengelolaan bonus demografi sebagai salah satu kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemaparan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi di Sofifi, Maluku Utara, Senin 15 Juni 2026 kemarin.
Dalam presentasinya, Prof. Budi mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang berada pada puncak bonus demografi. Berdasarkan data makro kependudukan nasional, jumlah penduduk usia produktif telah mencapai 196 juta jiwa atau sekitar 68,94 persen dari total populasi. Kondisi tersebut membuat rasio ketergantungan (dependency ratio) berada pada level yang menguntungkan, yakni 45,05.
Namun, menurutnya, peluang tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Pada tahun 2045, rasio ketergantungan diproyeksikan meningkat hingga mencapai 50 persen, seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia.
“Kita tidak boleh membiarkan momentum puncak bonus demografi ini berlalu begitu saja. Tantangan terbesar kita bukan hanya jumlah usia produktif yang melimpah, tetapi bagaimana memastikan mereka memiliki produktivitas tinggi, tersertifikasi, dan terserap di sektor formal sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target delapan persen,” ujar Prof. Budi.
Ia menjelaskan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius di sektor ketenagakerjaan. Saat ini, sekitar 57,8 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal, sementara tingkat pengangguran usia muda 15-24 tahun mencapai 17,3 persen. Selain itu, prevalensi stunting yang masih berada di angka 19,8 persen juga menjadi tantangan besar dalam menciptakan generasi unggul dan berdaya saing.
Prof. Budi juga mengingatkan potensi munculnya fenomena “tua sebelum kaya” (aging population). Menurutnya, pada 2045 Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 60 juta penduduk lanjut usia. Jika generasi produktif saat ini tidak dipersiapkan dengan baik, baik dari sisi pendapatan maupun perlindungan sosial, maka peningkatan jumlah lansia berpotensi menjadi beban fiskal bagi negara dan menekan daya beli masyarakat.
Sebagai pembelajaran, ia memaparkan sejumlah negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan yang berhasil melakukan transformasi melalui industrialisasi dan teknologi; Tiongkok serta Vietnam yang sukses mengembangkan manufaktur padat karya; hingga Irlandia yang mampu bertransformasi menjadi pusat inovasi digital dan layanan bernilai tambah tinggi.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN mendorong implementasi tiga pilar Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui wajib belajar 13 tahun dan sertifikasi kompetensi, serta pengelolaan mobilitas penduduk.
Dalam kesempatan itu, Prof. Budi juga memperkenalkan inovasi strategis bernama BANGGALINK, sebuah sistem integrasi verifikasi dan rekomendasi data tunggal yang menghubungkan kepatuhan kewajiban warga negara dengan pemenuhan hak-hak layanan sosial, termasuk ketenagakerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial.
Melalui sistem tersebut, penyaluran perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, pencari kerja, lulusan baru, dan pensiunan, diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan akuntabel melalui Mall Pelayanan Publik di daerah.
Dikegiatan tersebut, Prof. Budi juga memberikan ruang diskusi interaktif bersama mahasiswa Universitas Bumi Hijrah. Diskusi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda mengenai pentingnya bonus demografi serta mendorong peningkatan kompetensi pemuda daerah dalam menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. (red)
