BKKBN Gandeng PUPR Malut Perkuat Program GENTING untuk Penurunan Stunting
JAZIRAHNUSANTARA – Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi lintas sektor bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku Utara dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui Program GENTING.
Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan pertemuan antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, Risman, yang berlangsung di ruang kerja Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Senin (8/6/2026) kemarin.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas optimalisasi pemanfaatan data Keluarga Risiko Stunting (KRS) milik BKKBN sebagai dasar penentuan sasaran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data tersebut juga diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat intervensi pemerintah, termasuk penyediaan jamban sehat, septic tank, serta akses jaringan air bersih bagi keluarga berisiko stunting.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Sinergi ini penting agar intervensi yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dan menyentuh langsung keluarga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Ansar.
Pertemuan tersebut juga membahas dukungan terhadap Program TAMASYA di wilayah Sofifi, termasuk tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BKKBN dalam penyediaan sarana pendukung bagi keluarga sasaran.
Dari hasil pembahasan, disepakati bahwa BKKBN akan berfokus pada intervensi pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga risiko stunting, sementara Dinas PUPR Maluku Utara akan mendukung penyediaan infrastruktur sanitasi seperti WC, septic tank, serta sambungan air bersih.
Sebagai tindak lanjut, BKKBN Maluku Utara akan segera menyampaikan surat resmi kepada Dinas PUPR terkait permintaan dukungan penyediaan sarana sanitasi dan jaringan air bersih bagi keluarga penerima manfaat program. (red)
