Hari Kartini 2026, Pemkab Taliabu Deklarasikan Penolakan Kekerasan Perempuan dan Anak
JAZIRAHNUSANTARA – Momentum peringatan Hari Kartini 2026 di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen perlindungan perempuan dan anak. Ketua TP PKK yang juga Kepala Dinas P3AKB, Surati Kene, memimpin deklarasi penolakan kekerasan bersama forum perempuan lintas sektoral, Selasa (21/4/2026).
Deklarasi tersebut digelar usai upacara peringatan Hari Kartini ke-147 di Aula Gedung Sia Siadufu, dengan didampingi Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini tahun 2026 di daerah tersebut.
Surati Kene menjelaskan, deklarasi ini melibatkan berbagai organisasi perempuan lintas sektoral yang saat ini tengah dirintis pembentukannya. Organisasi tersebut di antaranya TP PKK, Bhayangkari, Persit, Majelis Taklim, BKMT, Wahda Islamiyah, Muslimat NU, dan sejumlah kelompok perempuan lainnya di Pulau Taliabu.
Menurutnya, deklarasi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan respons atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu dalam beberapa tahun terakhir.
“Data yang kami himpun sejak 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan. Saat ini jumlah kasus sudah mencapai sekitar 80-an. Namun, dari jumlah tersebut, yang masuk ke ranah hukum belum sepenuhnya tuntas ditindaklanjuti,” ungkap Surati.
Ia menegaskan, pernyataan bersama “menolak kekerasan terhadap perempuan dan anak” menjadi langkah awal untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus mendorong penanganan yang lebih serius dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.
Di sisi lain, Surati juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan. Dalam momentum Hari Kartini ini, TP PKK Pulau Taliabu berinisiatif mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski belum didukung alokasi anggaran dari pemerintah daerah.
“Kami tetap bergerak dengan semangat. Melalui Pokja II, kami sudah mulai mendorong pengembangan UMKM dan olahan pangan lokal. Tinggal bagaimana ke depan mendapat dukungan penganggaran dari Pemda,” ujarnya.
Ia mengakui, pada tahun anggaran 2026, program tersebut belum mendapatkan dukungan anggaran. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk menggerakkan potensi ekonomi perempuan sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Deklarasi ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Pulau Taliabu. (red)
