Bupati Sashabila Mus Berbagi Strategi Transformasi Birokrasi dan Penguatan Fiskal di Kampus UI
JAZIRAHNUSANTARA – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, memenuhi undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai dosen tamu dalam kuliah umum yang digelar di Balai Sidang Djokosoetono, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu (15/4/2026).
Dalam kuliah yang mengangkat tema kebijakan, praktik perencanaan, dan penganggaran daerah berbasis inovasi itu, Sashabila menegaskan bahwa transformasi birokrasi di wilayah kepulauan seperti Taliabu tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan data yang akurat serta kemauan politik (political will) yang kuat dari pemimpin daerah.
Ia mengakui, tantangan utama dalam mengelola daerah kepulauan masih didominasi tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Namun, menurutnya, persoalan pembangunan tidak semata soal keterbatasan anggaran.
“Selama ini kendala utama bukan hanya pada minimnya anggaran, tetapi juga ketimpangan akses informasi dan rendahnya kepercayaan diri masyarakat,” ujar Sashabila.
Ia menilai, ketimpangan akses informasi yang terjadi secara terus-menerus menjadi akar persoalan lambatnya kemajuan daerah. Karena itu, diperlukan langkah berani untuk mengubah standar dan pola kepemimpinan yang selama ini berjalan.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Sashabila mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat, ia memprioritaskan pembenahan sistem keuangan daerah melalui pemutakhiran data. Menurutnya, data yang akurat menjadi instrumen krusial agar pemerintah daerah dapat memastikan program strategis nasional berjalan tepat sasaran.
“Tanpa verifikasi data yang kuat, daerah akan kesulitan meyakinkan kementerian teknis untuk mengalokasikan anggaran, termasuk untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan lingkar Taliabu yang membutuhkan dana hingga triliunan rupiah,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pembangunan daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh political willingness.
Ia juga menyoroti bahwa setiap kebijakan dan produk hukum di daerah kerap bersinggungan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, integritas pemimpin dalam menyelaraskan kepentingan tersebut dengan kebutuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
“Saya ingin memastikan masyarakat memiliki akses informasi yang transparan. Seluruh anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan melalui data yang dapat diakses publik, sehingga masyarakat tahu ke mana arah penggunaan anggaran,” tuturnya.
Sashabila menegaskan, legasi yang ingin ia tinggalkan bukanlah bangunan fisik semata, melainkan sistem birokrasi yang mandiri dan berdaya saing.
“Saya tidak ingin hanya membangun gedung megah. Saya ingin membangun prinsip, membuka akses, dan menciptakan peluang yang bisa berkembang bagi generasi muda Taliabu,” tegasnya.
Menutup kuliah umum, ia mengajak kalangan akademisi dan mahasiswa untuk tidak melihat pembangunan hanya dari perspektif teoritis, tetapi juga memahami realitas sosial dan kultural di lapangan.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia dapat terus diperkuat, agar kebijakan yang lahir tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tertinggal dan terluar,” pungkasnya. (red)
