Serahkan LKPD 2025, Taliabu Perkuat Komitmen Good Governance
JAZIRAHNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, di Ternate, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus, yang didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu, M. Ridwan Azis, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sano Parigi. Kegiatan ini menjadi penanda kepatuhan pemerintah daerah terhadap tenggat waktu pelaporan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sashabila menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Maluku Utara atas koordinasi dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik. Ia menegaskan bahwa penyusunan LKPD telah diupayakan secara maksimal agar selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Penyerahan hari ini adalah wujud nyata komitmen kami di Kabupaten Pulau Taliabu untuk menjalankan prinsip transparansi. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola daerah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif,” ujar Sashabila.
Ia juga mengakui masih adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait capaian opini pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai belum maksimal. Meski demikian, Sashabila menegaskan bahwa berbagai langkah perbaikan terus dilakukan secara progresif di bawah kepemimpinannya.
“Kami menyadari masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan BPK tahun ini, kami sangat mengharapkan masukan, koreksi, dan rekomendasi yang konstruktif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Daerah Pulau Taliabu dan BPK dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin membangun sistem pengendalian intern yang lebih kuat serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan agar ke depan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas (good governance),” pungkasnya. (red)
