Anas Urbaningrum: Partai Politik Bukan Paguyuban, Harus Dikelola Secara Modern dan Terlembaga
JAZIRAH – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menegaskan bahwa partai politik sejatinya adalah lembaga modern yang harus dikelola dengan sistem organisasi yang kuat, bukan sekadar perkumpulan informal.
“Partai adalah serikat yang ditata dan diselenggarakan berdasarkan kaidah organisasi modern. Partai bukan paguyuban, bukan komunitas kongkow, bukan pula perkumpulan hobi,” tegas Anas dalam pernyataannya dilaman Facebook Anas Urbaningrum onofficially, Selasa (20/01/2026).
Ia juga menolak anggapan bahwa partai merupakan tempat bersenda-gurau ala keluarga atau sekadar fans club yang berkumpul karena kekaguman pada figur tertentu. Menurutnya, partai adalah lembaga yang dioperasikan melalui sistem kerja untuk memperjuangkan cita-cita bersama.
“Partai modern yang terlembaga dan mapan memiliki derajat kesisteman yang kuat. Inilah pilar penting dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Anas memaparkan bahwa agenda besar demokrasi Indonesia hari ini adalah membangun partai yang kuat dan terlembaga. Namun, jalan menuju ke sana menghadapi tantangan berat.
Ia menguraikan sedikitnya delapan tantangan utama dalam proses institusionalisasi partai politik.
Pertama, personalisasi politik yang terlalu kuat pada figur tertentu. Menurut Anas, partai yang lahir karena sosok tertentu cenderung sulit membangun kelembagaan yang sehat.
Kedua, lemahnya ideologi dan menguatnya pragmatisme politik. “Elite dan kader tidak lagi terikat pada sistem cita-cita bersama, tetapi lebih pada ‘rundingan urusan’,” kritiknya.
Ketiga, kaderisasi yang lemah. Ia menilai banyak partai lebih memilih merekrut tokoh yang sudah populer ketimbang membina kader dari bawah. “Kader hasil produksi sendiri pasti berbeda dengan kader yang ‘dibeli jadi’,” katanya.
Keempat, keterbatasan sumber daya keuangan partai. Menurutnya, belum ada partai yang benar-benar mandiri secara finansial sebagai institusi. Yang ada justru partai yang bergantung pada kekuatan ekonomi figur tertentu.
Kelima, masih kuatnya budaya feodalisme politik. Budaya “Asal Patron Senang (APS)” kerap mengalahkan meritokrasi dan prestasi kerja. “Jika APS bertemu dengan familiisme dan perkoncoan, kecakapan bisa tersingkir sempurna,” ujar Anas.
Keenam, faksionalisme kanak-kanak yang kerap memicu konflik internal dan sulit menemukan konsensus, terlebih jika dibarengi rendahnya kepatuhan pada konstitusi partai.
Ketujuh, rendahnya keterikatan ideologis antara pemilih dan partai. Party-ID belum tumbuh kuat, bahkan di kalangan kader sendiri, sehingga berpotensi melahirkan keterasingan.
Kedelapan, meningkatnya pemilih rasional yang tidak diimbangi dengan perbaikan kinerja partai. “Jarak antara harapan pemilih dan realitas kinerja partai melahirkan kekecewaan, bahkan apatisme,” jelasnya.
Anas menegaskan, meski tantangannya besar, institusionalisasi partai adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Tanpa proses itu, sulit membangun partai modern yang mampu menjalankan fungsi demokrasi secara sehat.
Ia juga menyoroti peran figur besar dalam partai. Menurutnya, figur kuat bisa menjadi energi positif jika bersedia tunduk pada aturan kelembagaan. “Bukan sebaliknya, kerja kelembagaan disesuaikan dengan selera figur,” katanya.
“Partai yang institusinya kuat dan budaya organisasinya sehat akan panjang umur. Tidak mati hanya karena figur besarnya pergi,” tambah Anas.
Menutup pernyataannya, Anas menyampaikan optimisme. “Bisakah itu terwujud? Insya Allah bisa. Kesadaran, komitmen, dan kerja keras adalah jawabannya,” pungkasnya. (Red)
***
